Pengamat: Politik Dinasti Amin Rais Anti Good Governance dan Clean Government

YOGYAKARTA – Politik dinasti yang dulu sudah merusak tata kelola pemerintahan di Indonesia, saat ini dikhawatirkan bakal terulang lagi.
Dari hasil pencermatan daftar sementara calon anggota dewan yang diumumkan oleh KPU RI dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) DIY, terdapat empat anggota keluarga Amien Rais maju pada Pemilu Legislatif (Pileg) 2019, 3 diantaranya maju di DIY baik untuk DPR RI maupun DPRD DIY.
Dari realitas itu dan mensikapi politik dinasti Amin Rais, pengamat kebijakan publik Inspect (Institute of Public Policy and Economic Studies), Ahmad Ma’ruf, berpendapat politik dinasti bisa  memunculkan distorsi.
Sebab, pemerintah itu pada hakikatnya mengelola tujuan pembangunan dan sumber daya termasuk sumber daya publik yakni APBD dan sumber  yang lain.
Persoalannya, ketika ada dinasti politik maka memunculkan oligarki. “Jika para pengambil keputusan itu memiliki hubungan genetis, misalnya, bukan ideologis, itu sangat mungkin akan memunculkan distorsi dalam pengambilan keputusan sehingga tidak efektif,” ujarnya kepada wartawan, Minggu (26/8/2018), usai acara diskusi politik di UC UGM.
Dari ketidakefektifan itulah kemudian muncul penyakit bangsa yang disebut KKN (Kolusi, Korupsi, Nepotisme). “Dulu saat rezim Orde Baru kita punya jargon anti-KKN. Ada orang yang bersuara kencang. Kita menurunkan rezim Soeharto karena saat itu kolusi, korupsi dan nepotisme sangat kuat. Itu harusnya tidak terulang dalam konteks demokrasi modern sekarang ini,” paparnya.
Menurut dia, kalau sekarang ini ada keluarga melakukan hal yang sama, ini berarti terjadi kemunduran yang luar biasa. “Lebih buruk dari apa yang dikritik pada tahun 1998,” tandasnya.
Dalam konteks untuk kepentingan manajemen publik, lanjut dia, yang perlu disorot dari politik dinasti adalah ketidakefektifan dalam proses dan tujuan pembangunan.
Bisa jadi pembangunan berjalan cepat tetapi tidak menuju sasaran.
Kenapa? Menurut Ahmad Ma’ruf, Karena muncul kelompok kepentingan sehingga kepentingan umum yang harusnya jadi prioritas tidak tercapai. “Ini yang tidak boleh terjadi,” tandasnya.
Dia memastikan, di manapun tempatnya politik dinasti sudah keluar dari kaidah good governance. Bahkan di perusahaan pun tidak boleh diberlakukan. “Jadi dinasti politik Amin Rais anti-good governance dan clean government,” katanya.
Politik dinasti tidak saja membuat distorsi tetapi juga dapat memunculkan kroni. Dikhawatirkan apabila terjadi benturan keluarga kemudian ditarik ke ranah publik, maka merugikan kepentingan umum.
“Jadi, kepentingannya itu mengerucut pada satu sumbu yang terkecil, bukan kepentingan umum. Dalam etika manajemen modern pun, kepentingan keluarga betul-betul dipisahkan bahkan diputus demi kemaslahatan umum,” tegasnya.
Dia juga menegaskan, good governance diperlukan supaya terhindar dari potensi KKN. Sedangkan dinasti politik sudah pasti larinya ke arah nepotisme.
“Nggak mungkin tidak. Dan itu sebenarnya adalah isu yang dibawa oleh para reformis dan kita nggak boleh melakukan itu, mengulangi hal yang kita kritik,” tambahnya.
Seberapa bahaya politik dinasti itu? Sekali lagi dia menegaskan hal itu melanggar prinsip-prinsip good governance. Alasannya, politik dinasti merupakan embrio dan benih munculnya penyakit bangsa, KKN.
“Itu nggak bisa dipungkiri. Politik dan pemerintah itu wilayah publik. Itu harus berbeda dengan  ketika ngurus perusahaan pribadi. Perusahaan publik seperti perbankan pun aturannya ketat,” kata Ahmad Ma’ruf mencontohkan.
Ancam Keistimewaan DIY
Sementara itu, Widayanto, seorang tokoh masyarakat Yogyakarta yang juga guru sekaligus seniman menyatakan khawatir politik dinasti bisa mengancam keistimewaan DIY.
“Dalam proses perjalanan keistimewaan dulu itu kan Amien Rais mencetuskan referendum, melawan keistimewaan khususnya penetapan gubernur dan wakil gubernur diy. Kalau sekarang keluarganya ada yang tampil tiga di Jogja, ini artinya merupakan ancaman untuk keistimewaan karena awal-awal dulu kan memang tidak sepakat dengan keistimewa,” ujarnya.
Ketua Rembug RT Kota Yogyakarta yang juga Seksi Budaya Ikatan Alumni Lemhanas (Ikal) ini menilai politik dinasti bisa membahayakan keistimewaan Yogyakarta.
“Bahaya artinya tidak tertutup kemungkinan akan memunculkan permasalahan-permasalahan kaitannya dengan keistimewan, mungkin akan “ngogrek-ngogrek”, mempermasalahkan lagi,” kata dia.
Artinya pula, akan memperjuangkan lagi ketidaksepakatan terhadap keistimewaan Yogyakarta. Tidak menutup kemunginan ke sana, kalau masyarakat lupa terhadap apa yang pernah dilakukan terhadap Yogyakarta sendiri.
“Mudah-mudahan masyarakat Yogyakarta tidak lupa apa yang dilakukan kaitannya  dengan keistimewaan, supaya tidak membahayakan keistimewaan DIY dimasa yang akan datang,” kata Widayanto. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *