RUU Anti Miras: UAS Sebaiknya Tabayyun, Jangan Sebar Hoaks

 

Menjelang Pemilu 17 April 2019, kita disuguhkan video pernyataan Da’i kondang Ustad Abdul Somad (UAS) yang diunggah oleh Ketum PAN Zulkifli Hasan yang menyinggung tentang ke partai mana seharusnya suara umat Islam berlabuh. Beliau menyebut PKS dan PAN yang dianggap konsisten mempertahankan RUU Larangan Minuman Beralkohol yang sedang digodok di DPR. Zulkifli mengajak umat Islam untuk menjatuhkan pilihan kepada salah satu diantara partai tersebut. Sementara UAS menggunakan diksi “amar ma’ruf nahi munkar” untuk menjustifikasi pandangan beliau.

Statement ini akhirnya menuai pro dan kontra di masyarakat, dikarenakan aspek historis yang entah sengaja ataupun tidak sengaja dinegasikan begitu saja. Kenapa?

Menurut Muzakhir Ridha, Wasekjen PPP, tidak sulit bagi kita semua yang mau membaca untuk menemukan sejarah penggodokan RUU tersebut di DPR. Saat muncul pertama kali di tahun 2012 sampai akhirnya masuk prolegnas 2013, disitu disebutkan bahwa yang pertama kali menginisiasi adalah PPP. Sekali lagi inisiator prolegnas Anti Miras dilakukan Partai Persatuan Pembangunan yang berlambang Ka’bah, tegasnya.

RUU dimaksud sempat kandas, namun oleh anggota DPR periode 2014-2019, Fraksi PPP bersama Fraksi PKS kembali mengusulkan RUU itu, dengan Ketua Panitia Khusus (Pansus) dijabat oleh Waketum PPP Arwani Thoafi sampai saat ini.

Setelah berjalan beberapa waktu barulah Fraksi PAN mendukung penggodokan RUU ini. Maka disini jelaslah bahwa ada 3 partai yang terlibat dengan pengusulan RUU ini di DPR dengan PPP sebagai motor penggeraknya. PPP sampai saat ini konsisten untuk menggolkan RUU tersebut di DPR.

Kembali kepada statement UAS yang disebutkan di atas, patut dipertanyakan apa yang mendasari beliau yang hanya menyebut dua partai yang konsisten melawan peredaran minuman beralkohol di Indonesia, tanpa menyebutkan Fraksi PPP sebagai fraksi pengusulnya yang sudah jauh-jauh hari bekerja. UAS mengeluarkan statement tendensius yang membengkokan dan dengan sengaja membuat umat Islam salah faham seolah-olah hanya PAN dan PKS yang terlibat.

UAS sedang menggiring opini publik untuk meninggalkan peran PPP. UAS sepantasnya memberikan apresiasi yang tinggi kepada PPP.

UAS telah secara gamblang menyatakan sikap politiknya yang mendukung paslon nomor 2 karena PAN dan PKS adalah pengusungnya, sedangkan ketidakhormatan beliau terhadap peran PPP adalah sebab mereka mendukung paslon nomor 1. Jangan-jangan UAS pendukung HTI. Nauzubillah minzalik.

Bagi Muzakhir Rida UAS sebaiknya “bertabayyun dahulu sebelum berbicara.”

Lebih lanjut, Muzakhir yang juga merupakan Caleg PPP untuk DPR-RI Dapil Sumut III menyatakan bahwa, beliau selalu menginformasikan perjalanan RUU ini selain RUU Anti LGBT, RUU Anti KDRT dan lainnya yang saat ini sedang diperjuangkan PPP. Kami akan konsisten memperjuangan RUU Anti Miras menjadi UU. Kami yakin, periode kedua Pemerintahan Jokowi, UU Anti Miras akan disetujui.
“Saya hanya menyarankan agar UAS jangan menjadi Ustadz pembuat hoaks dan memfitnah partai lain,” pungkas mantan Sekjen PB HMI ini.

Sekali lagi, terlepas dari kesengajaan atau tidak, kita patut kecewa terhadap sikap UAS yang menelan mentah-mentah informasi yang beliau terima tanpa melakukan tabayyun terlebih dahulu.

Kita semua tentu menghormati kapasitas beliau sebagai ulama dengan pengikut yang begitu banyaknya di seluruh Indonesia. Namun penggiringan opini yang tidak bertanggungjawab ataupun hoaks harus dilawan demi kelangsungan demokrasi yang berlandaskan kejujuran dan akal sehat, tutup Zakir.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Lewat ke baris perkakas