Makna SKT Kemendagri bagi FPI

SKT kepanjangan dari Surat Keterangan Terdaftar di Kementerian Dalam Negeri. Tidak setiap organisasi masa memiliki SKT Kemendagri.
Dalam kasus FPI yang masa berlaku SKT Kemendagri yang saat ini jadi polemik, apakah akan mengurangi legalitas FPI sebagai badan hukum organisasi? Jawabnya adalah tidak. Tanpa SKT, FPI tetap memiliki AD/ART yang di buat oleh Notaris dan terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM, yang ditandatangani oleh Dirjen Administrasi Hukum Umum.
Artinya legalitas FPI sebagai badan Hukum tidak ada masalah meskipun SKT Kemendagri sudah habis masa berlakunya.

Terus kenapa dengan SKT Kemendagri FPI yang habis masa berlakunya menjadi heboh dan diperjuangkan habis-habisan oleh FPI?
FPI tidak akan mendapat dana bantuan Organisasi Masyarakat (Ormas) dari pemerintah jika tidak memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT) sebagai ormas, meskipun badan hukumnya sudah sah dan terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM.

Jadi makna polemik terkait SKT FPI yang bikin heboh di media mainstream dan media sosial itu apa, jika sesungguhnya SKT FPI tidak mengurangi legalitasnya sebagai organisasi berbadan hukum?
Dana bantuan Ormas itulah yang jadi inti polemik ini. Perjuangan FPI untuk mendapatkan SKT adalah perjuangan FPI untuk mendapatkan dana bantuan Ormas.

Polemik Kementerian perihal SKT FPI hakekat nya adalah polemik apakah negara akan mendanai ormas melalui dana bantuan ormas atau tidak.
Jadi konsekuensi penerbitan SKT Kemendagri adalah Pemerintah memberikan dana bantuan ormas, sehingga operasional kegiatan ormas bisa berlangsung.

Pendapatan ormas tidak hanya melulu dari Dana bantuan ormas, tetapi juga dari sumbangan donatur serta iuran anggota.
Jadi sudah paham kan, makna memperjuangkan SKT FPI?
Jadi dana bantuan ormas bagi FPI jika ditelisik lebih jauh dengan kegiatan FPI yang cenderung intoleran, identik dengan kekerasan, memaki-maki pemerintah, demo berjilid-jilid dengan visi yang tercantum di AD/ART nya adalah : “penerapan islam secara kaffah di bawah naungan khilafah islamiyah melalui pelaksanaan dakwah, penegakan hisbah, dan pengawalan jihad”, merupakan kontribusi pemerintah juga melalui dana bantuan ormas.

Dengan demikian bisa disimpulkan Menteri mana saja yang tergerak memberikan rekomendasi agar Pemerintah turut berkontribusi membiayai kegiatan FPI yang cenderung intoleran, identik dengan kekerasan, memaki-maki pemerintah, demo berjilid-jilid dengan visi yang tercantum di AD/ART nya adalah : “penerapan islam secara kaffah di bawah naungan khilafah islamiyah melalui pelaksanaan dakwah, penegakan hisbah, dan pengawalan jihad”.

Jadi kesimpulan dari polemik SKT Kemendagri adalah representasi dari keraguan Pemerintah dalam partisipasinya membiayai kegiatan yang terindikasi intoleran melalui dana bantuan ormas dengan bendera ormas FPI.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *